Categories
kphp sarolangun

Minyak Kepayang Hasil Produk HutSos yang Tembus Pasar Eropa

Jambi – Program Perhutanan Sosial (HutSos) yang digulirkan sejak 2016 mulai berdampak luas, bahkan bagi masyarakat pemegang izin HutSos, manfaat pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) bisa meningkatkan taraf hidup.

Salah satu yang dibilang berhasil memanfaatkan pengelohan hutan dengan skema HutSos adalah di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Limau, Sarolangun.

Kepala UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun, Misriadi mengatakan kegiatan HutSos saat ini mulai berjalan dan menuju seperti yang diharapkan. Pasca terbitnya SK (izin) HutSos di KPHP Limau, sudah ada 10 Hutan Desa, 10 Hutan Adat dan ada 23 kemitraan terutama dengan kelompok pengelola kepayang.

Luas Hutan Desa yang telah mengantongi izin HutSos hampir 32 ribu hektar dari 10 izin yang dikeluarkan, untuk Hutan Adat sekitar 2.500 hektar, dan lahan kemitraan di lokasi KPHP Limau dengan kelompok masyarakat sekitar 5 ribu hektar.

“Saat ini saya dan teman-teman KPHP sedang menghimpun para pihak untuk mengisi pasca izin. Ini yang paling penting, karena kalau mendorong SK kemaren mungkin tidak terlalu sulit bagi kami, karena lengkap syarat administrasi dan syarat teknis, terbitlah SK dari Kementerian LHK,” katanya.

“Untuk itu pekerjaan yang paling penting saat ini adalah mengisi pasca dikeluarkannya izin. Salah satunya padat karya yang kami lakukan, berbagai intervensi yang kami lakukan. Itu dalam bentuk wujud-wujud nyata dimulai dari implementasi Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) kita, dari menggugah minat masyarakat untuk perbaiki tutupan hutan yang ada, serta cara menanam,” katanya lagi.

Untuk di Hutan Desa sudah mulai dilakukan kegiatan bersama dan difasilitasi oleh KPHP Limau, masing-masing desa memiliki pembibitan sekitar 12.500 batang/hektar.

“Jenis tanamannya di antaranya HHBK, ada juga kopi yang lagi ngetrend dan tanaman unggul lokal. Karet hanya sepersekian kecil, yang dikembangkan ada meranti, tengkawang, jabon, juga buah-buahan unggulan lokal,” kata Misriadi.

Setelah itu, KPHP Limau juga melakukan pendampingan masyarakat kelompok pengelolaan Hutan Desa, bagaimana mereka bisa menghasilkan dari produk-produk HHBK yang potensinya ada di Hutan Desa tersebut yang diolah menjadi sesuatu yang menghasilkan.

Salah satunya adalah minyak kepayang, karena pohon kepayang tersebar merata di KPH Limau terutama di lokasi-lokasi HutSos.

Saat ini mereka sudah mampu memfasilitasi hingga sampai ke pemasaran dan produk minyak kepayang ini merupakan satu-satunya di Indonesia dan juga di dunia, KPHP Limau juga sudah merintis pasarnya hingga ke pasar internasional.

“Kita perkenalkan ke dunia internasional, agar harapannya minyak kepayang ini mendapatkan harga yang layak,” katanya.

Misriadi memberi penjelasan jika minyak kepayang bukan sekelas minyak goreng biasa, tapi kelasnya adalah olive oil, setara dengan minyak zaitun. Tapi kandungannya hasil uji lab justru lebih tinggi dari minyak zaitun. Salah satunya minyak kepayang memiliki DHA atau Omega 3 yang lebih tinggi dari minyak ikan.

“Hampir 4 persen kandungan Omega 3 nya,” kata Misriadi.

Kemudian selain minyak kepayang, KPHP juga mendorong untuk pemasaran madu. Bahkan mereka telah memiliki produk sekaligus brand ‘Limau Honey’. “Sudah ada permintaan dari luar negeri, dari Jepang, walaupun permintaan masih kecil namun sudah ekspor,” katanya.

Berkat Limau Honey, untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari KPHP Limau untuk HHBK merupakan yang tertinggi dari seluruh HHBK se-Indonesia.

“Setoran madu kita itu paling tinggi setoran PNBP-nya, sekitar Rp2,5 juta/periode panen,” katanya.

Misriadi mengatakan skema HutSos memang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pemegang legalitas, karena selama ini masyarakat tidak diberi ruang, salah satu manfaat dengan adanya skema HutSos adalah masyarakat secara legal diakui oleh pemerintah untuk mengelola hutan

“Jadi tidak ada rasa takut lagi, tapi tetap dengan aturan main yang ada,” katanya.

Menurutnya, masyarakat sangat patuh dengan aturan pengelolaan HutSos yang berlaku, namun dengan catatan KPHP selaku pengelola di tingkat tapak memberikan pelayanan dan bimbingan secara intensif kepada masyarakat.

Kembali kepada HHBK. Selain madu, di KPHP Limau juga memiliki produk minyak tengkawang yang diolah dari buah tengkawang, buah hutan ini sudah langka dan bahkan hampir punah. Di KPHP Limau juga ada produk garam gunung.

Misriadi memberi penjelasan jika minyak tengkawang memiliki khasiat di kalangan masyarakat tradisional sebagai obat yang mujarab untuk menghilangkan sariawan. Minyak tengkawang juga memiliki kandungan Vitamin E dan DHA (Omega 3) yang cukup tinggi.

Soal garam gunung, Misriadi sedikit melempar guyonan jika di berbagai forum ia selalu menyampaikan jika di KPHP Limau tidak mengenal istilah “asam di gunung, garam di laut”. Karena mereka punya garam gunung yang didapat di wilayah dataran paling tinggi hulu Sarolangun, diambil dari mata air asin yang ada di Desa Sungai Keradak dan Desa Bukit Berantai, Kecamatan Batang Asai. Yang merupakan bagian dari Hutan Desa.

“Kita kembangkan dan kita pasarkan (garam gunung), dari hasil sementara ini justru ada peminatnya dari luar negeri,” katanya.

Potensi produk HutSos di KPHP Limau memang sangat tinggi, selain produk-produk olahan yang telah disebutkan Misriadi. Di wilayah cakupan KPHP Ulu tersebut mereka juga mengembangkan potensi nilam dan kopi dari skema Hutan Desa yang sudah mulai proses panen.

Namun, Misriadi menyadari jika potensi-potensi produk HutSos ini masih membutuhkan penanganan dan dukungan dari multi pihak, sebab ia menyadari jika tidak semua bisa difasilitasi dan ditangani oleh KPHP Limau.

“Tanpa dukungan dari teman-teman NGO, teman lembaga publik lainnya dan juga dari pemerintah daerah ini tidak akan berhasil,” katanya.

Soal produk unggulan olahan kepayang, KPHP Limau tidak hanya terpaku pada produksi minyak kepayang. Tetapi untuk menambah value bagi masyarakat, dengan membuat diversifikasi produk turunan dari kepayang. Berupa sabun kepayang, lotion kepayang, minyak urut kepayang dan aroma terapi kepayang.

“Nanti kita juga akan memiliki produk minyak rambut (pomade) berbahan baku kepayang, ini sedang on proses,” katanya.

Produk-produk turunan olahan kepayang itu sudah dipasarkan meskipun masih di level dalam negeri, mereka berkolaborasi dengan shop-shop yang menjual produk-produk herbal, bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Deskranasda) dan galeri-galeri HHBK.

“Produk kita juga sudah ada di Toko AA di dekat Tugu Pers Kota Jambi, juga ada di Gerai Sari Kemuning di Bandara Sultan Thaha Jambi. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Pesona Mart, KPH Mart. Saat ini kita juga sedang merintis kerja sama dengan salah satu pemilik toko produk herbal yang ada di Malaysia,” katanya.

KPHP Limau sendiri mencakup wilayah tiga kecamatan. Yakni Kecamatan Batang Asai, Limun dan Cermin Nan Gedang (CNG) dengan luasan hutan sekitar 121.102 hektar. Terdiri dari hutan lindung 700 hektar, sisanya adalah hutan produksi dan hutan produksi terbatas.

Terkait pagelaran Festival Perhutanan Sosial Nasional (PeSoNa) 2018 di Jambi, Misriadi sangat berharap melalui event nasional ini konsep hulu hilir produk-produk alam hasil pengelolaan HutSos benar-benar berjalan dan terintegrasi.

“Di KPH mempersiapkan, mengembangkan dan menyajikan produk-produk hasil hutan bukan kayu kepada pasar, melalui Festival PeSoNa ini bisa menjadi media yang bisa menyampaikan produk-produk kita lebih dikenal di pasaran secara luas. Ini konsep yang sangat sinergis antara konsep industri (hulu) hingga hilirnya, jelas mata rantainya, strukturnya dan jelas manajemennya,” kata Misriadi.

Menurutnya, selama ini yang sering menghambat pengembangan dan pemasaran hasil hutan bukan kayu itu karena tidak adanya pasar, sebab tidak ada lembaga atau institusi yang menjembatani produk masyarakat bisa ke pasar yang lebih luas.

Hadirnya berbagai multi pihak dalam Festival PeSoNa 2018. Mulai dari pengusaha, kalangan perusahaan, kalangan birokrasi hingga masyarakat luas. Bagi Misriadi bisa dijadikan kesempatan untuk lebih mempopulerkan produk HHBK, terutama hasil produksi di KPHP Limau.

Dengan adanya event ini, kata Misriadi bisa menjadikan usaha oleh masyarakat dan kelompok petani pengelola hutan yang dirintis dari tingkat tapak bisa eksis dan meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.

“Jadi saya sangat mendukung terselenggaranya Festival PeSoNa 2018 di Jambi,” katanya.

KPHH Limau sendiri akan ambil bagian dalam gelaran Festival PeSoNa 2018 di Jambi yang akan berlangsung pada 29 November hingga 1 Desember 2018 di Ratu Convetion Center (RCC) di bilangan Broni, Kota Jambi.

KPHP Limau akan menampilkan ikon mereka berupa produk unggulan kepayang, limau honey, minyak ketawang, minyak nilam dan garam gunung.

“Kita tidak hanya memajang display produk, bukan hanya pameran. Tetapi kita akan memberikan tester kepada pengunjung, sehingga kita tidak hanya menjual kemasan, namun pengunjung bisa mencicipi madu dan produk-produk lain,” katanya.

Dengan konsep Pesta Rakyat, Festival PeSoNa 2018 mengangkat tema “Kita Kelola Kita Sejahtera”. Event ini hasil kerjasama Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemerintah Jerman dan KFW Develpoment BankFestival PeSoNa 2018 di Provinsi Jambi sebagai estafet dengan menjadikan tradisi festival sebagai ajang memfasilitasi Forum Perhutanan Sosial Nusantara (PeSoNa) Regional Sumatera, Festival PeSoNa 2018 di Provinsi Jambi merupakan ajang pertemuan antar stakeholder (Kementerian/Lembaga, NGO/LSM, Dunia Usaha, Pokja Percepatan Perhutanan Sosial, Kelompok Tani/Masyarakat).

Festival PeSoNa 2018 di Provinsi Jambi merupakan rentetan kegiatan yang juga sekaligus untuk mempromosikan hasil usaha dari Perhutanan Sosial, festival ini juga merupakan ajang edukasi bagi kelompok-kelompok tani untuk memahami rantai pasar terhadap produk-produk dari Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan. (*)

 

Categories
kphp sarolangun

Cerita Sukses dari KPHP Limau Sarolangun

Semangat pengelolan hutan kini berkibar di Sarolangun – Jambi. Hasil hutan non kayu pun menjadi bisnis menarik bagi masyarakat di daerah tersebut, yakni Minyak Kepayang dan Madu Sialang. Pengolahan minyak kepayang dilakukan bersama masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Hutan (KTH). Jumlah KTH minyak kepayang di KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun sebanyak 23 KTH” Jelas Misriadi, SP, M.Sc (Kepala KPHP Limau Sarolangun).

Kemitraan yang dibangun antara KPHP Limau dengan masyarakat tersebut sangat sederhana, yakni masyarakat sebagai produsen minyak kepayang yang diproses berazaskan kelestarian dan KPHP Limau sebagai pembina sekaligus mambantu memasarkan produknya sesuai permintaan pasar.

Selain pengembangan Minyak Kepayang, di lokasi ini juga dikembangkan agribisnis Madu Sialang. Dalam pengelolaannya, KPHP Limau membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya FFI dan BPHP Wilayah IV Jambi.

Berbagai kegiatan yang dilakukan antara lain peningkatan kapasitas kelompok dengan sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberian bantuan alat pengepres modern dan lain sebagainya.

Hal tersebut dilakukan untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam pengolahan minyak kepayang agar semakin meningkat produksinya baik secara kwalitas maupun kwantitas yang dihasilkan. Selain itu, terobosan pemasaran terus dilakukan baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional.

Saat ini untuk pasar lokal sudah semakin menunjukkan kearah yang positif, diindikasikan dengan banyaknya permintaan toko-toko, apotek, toko oleh-oleh dan juga sudah tersedia dibeberapa galeri oleh-oleh Bandara Sultan Thaha Jambi. Maka Minyak Kepayang nanti akan menjadi icon oleh-oleh daerah Sarolangun dan Jambi secara umum. Tidak hanya itu, Minyak Kepayang Indonesia hanya ada di Sarolangun-Jambi.

Sedangkan untuk pasar internasional sudah ada pihak yang melirik dan bakal bekerjasama dengan KPHP Limau yaitu adanya ketertarikan dari Earth Oil dan konsultan Body Shop yang datang dan melihat secara langsung pengolahan Minyak Kepayang di KPHP Limau dan tertarik untuk menjadi buyer minyak kepayang dalam jumlah besar. ***

Categories
publikasi

SEPUTAR INFORMASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Link download SEPUTAR INFORMASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (45 downloads)

Booklet Warsi Jadi_opt
Categories
publikasi

LEAFLET SVLK

Link Download SVLK-725x1024-1.png (31 downloads)

 

Categories
publikasi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

Link Download

Laporan-Kinerja-Instansi-Pemerintah-LkjIP-Dinas-Kehutanan-Provinsi-Jambi.pdf (45 downloads)

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
Categories
publikasi

PETA PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN PROVINSI JAMBI

Link Download Peta-Pemanfaatan-Kawasan-Hutan-Provinsi-Jambi.pdf (236 downloads)

 

Peta Pemanfaatan Kawasan Hutan Provinsi Jambi
Categories
publikasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

Link Download IKU-Dinas-Kehutanan.pdf (37 downloads)

IKU Dinas Kehutanan

 

Categories
publikasi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Link Download PERJANJIAN-KINERJA-TAHUN-2020.pdf (26 downloads)

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Categories
publikasi

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2016 -2021

Link Download Renstra-Dinas-Kehutanan.pdf (29 downloads)

 

Renstra Dinas Kehutanan
Categories
Berita

Rapat Koordinasi Pembangunan Kehutanan

Sambutan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam Rangka Koordinas Pembangunan Kehutanan Provinsi Jambi, yaitu : menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta Rapat Koordinasi Pembangunan Kehutanan yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk hadir;

Implementasi undang undang 23 Tahun 2014 terkait kehutanan, di Provinsi Jambi baru efektif berjalan sejak terbentuknya UPTD KPHP dan Tahura dan terisinya jabatan struktural pada awal tahun 2018, diharapkan UPTD yang terbentuk menjadi garda depan dalam mewujudkan tujuan pembangunan kehutanan dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional.

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi dibidang kehutanan diharapkan dapat mewujudkan target kinerja sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kehutanan.

Peningkatan tutupan lahan, mengendalikan kebakaran hutan dan lahan dan menekan kejahatan kehutanan yang memanfaatkan potensi hutan secara illegal menjadi prioritas dalam meningkatkan tata kelola hutan. Potensi sumber daya hutan sangat penting untuk dipertahankan keberadaannya, eksploitasi yang bijaksana dengan mempertahankan prinsip prinsip kelestarian menjadi tanggungjawab kita bersama dalam mewujudkan tata kelola hutan yang baik

Luasnya kawasan hutan di Provinsi Jambi sekitar 2.098.535 Ha ditambah lagi dengan kebijakan beberap UPTD KPHP yang terbentuk harus mengelola lebih dari satu unit KPH yang ditetapkan wilayahnya oleh Menteri Kehutanan, Sumberdaya manusia yang mumpuni masih terbatas dan kondisi dan fasilitas yang belum memadai menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan hutan, oleh karena itu perlu ada strategi bagaimana kita bisa melibatkan masyarakat disekitar dan didalam kawasan hutan agar berperan aktif dalam membantu pembangunan kehutanan melalui peningkatan ekonomi masyarakat berbasis hutan.

Oleh karena itu Saudara saudara sebagai rimbawan jambi dituntut untuk kreati dalam memilih program dan mengemasnya dalam beberapa kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan yang sudah kita susun berupa RPJMD, Renstra, Renja, RPHJP dan RPJPD.

Untuk mendukung pencapaian visi dan mis Gubernur Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada Tahun 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar 22,5 M bersumber dari APBD, DAK Fisik Penugasan dan DBH-DR untuk membiayai 9 Program dan 109 kegiatan. Sampai saat ini awal semester II dari target realisasi fisik dan keuangan sebesar 67,48 % baru terealisasi sebesar 18,29 % Rendahnya capaian kinerja ini perlu dipertanyakan dan dicarikan solusi agar semua kendala yang ada dapat diatasi.

Pada tahun 2020 sudah dimulai penyusunan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran yang diawali dengan rancangan awal, penginputan pada aplikasi e-planing dan hari ini melalui sidang paripurna di DPR sudah ditetapkan dalam KUAPPAS dengan alokasi anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sebesar 12,6 M.

Mengingat rendahnya alokasi anggaran APBD untuk operasional 1 Dinas dengan 12 UPTD yang tersebar pada 9 Kota/Kabupaten dibutuhkan kematangan dalam perencanaannya agar pemanfaatan anggaran tersebut bisa mendukung pencapaian indikator kinerja dengan memilih program dan kegiatan prioritas.

Selanjutnya mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan pemerintah provinsi jambi dalam pembangunan kehutanan akan diapresiasi oleh para narasumber dari Bappeda dan Bakeuda Provinsi Jambi.

Besar harapan saya agar kegiatan ini bukan semata-mata hanya acara seremonial saja, tetapi dapat menghasilkan suatu rumusan kebijakan yang realistis, sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan kapasitas Saudara saudara dalam menyusun kegiatan dan mengimplementasikannya secara nyata . untuk itu saya himbau agar saudara saudara berperan aktif mengikuti acara ini secara serius sampai besok siang.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Rapat Koordinasi Pembangunan Kehutanan </strong>secara resmi saya nyatakan dibuka.

Semoga momen ini akan memberikan gambaran yang lebih positif dan akan mendorong semangat kita untuk lebih bersatu dan bertekad bersama &ndash; sama dalam upaya mewujudkan Hutan Yang Lestari di Provinsi Jambi. Semoga apa yang kita laksanakan ini akan mendapat ridho dari Allah SWT Amin, Terima Kasih.