Sekretaris mempunyai tugas Membantu dinas dalam rangka menyusun, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rencana program, pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana kantor, tata keuangan, kepegawaian, data dan informasi kehutanan, dan pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan fungsi Sekretaris menyelenggarakan :

1 Pelaksanaan koordinasi rencana program dan anggaran

2 Pengelolaan urusan keuangan.

3 Pengelolaan data dan informasi kehutanan

4 Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dan dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, keuangan, pengelolaan aset dinas kehutanan serta hubungan masyarakat

5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya Sekretaris membawahi :

Sub Bagian Program dan evaluasi

Sub Bagian Keuangan dan Asset

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka menyiapkan perumusan kebijakan teksnis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan tata hutan, rencana pengelolaan hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali kesatuan pengelolaan hutan konservasi serta pemanfaatan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan fungsi Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan yaitu :

• Penyiapan  rumusan  kebijakan,  koordinasi,  bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/KPHL dalam 1 (satu) Provinsi

• Penyiapan  rumusan  kebijakan,  koordinasi,  bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerja sama dan kemitraan, kelembagaan KPH  dan sistem informasi tata hutan KPHP dan /atau KPHL  dalam 1 (satu) Provinsi.
• Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi.
• Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan, usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi.
• Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasi hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi.
• Pemberian  pertimbangan  teknis  perubahan  status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan non kawasan hutan menjadi kawasan hutan, penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi.
• Penyiapan rumusan kebijakan       terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah Provinsi.
• Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penata usahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan di Provinsi. dan
• Penyiapan rumusan           kebijakan,        pengawasan dan pengendali-an industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu.

Bidang Perencanaan  dan Pemanfaatan  Hutan terdiri dari :

• Seksi Perencanaan Tata Hutan
• Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
• Seksi Pengolahan, Pemasaran dan PNBP

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah Kabupaten/Kota perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES; pengawasan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;

Untuk melaksanakan tugas  Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

• Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan bidang kehutanan di  wilayah Provinsi;
• Penyiapan  rumusan  kebijakan,  bimbingan  teknis  dan evaluasi  perlindungan,  pengawetan,  dan  pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas Daerah Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;
• Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) CITES; dan
• Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.

Bidang Pembinaan, Perlindungan dan Ketaatan Hukum terdiri dari :

• Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan  Hutan;
• Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
• Seksi  Konsevasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung  jawab kepada Kepala Bidang  Perlindungan dan KSDAE.

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan adat mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka pengelolaan DAS dan RHL mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat mempunyai fungsi:

• Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan bidang kehutanan.
• Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam provinsi
• Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan dalam provinsi.
• Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hutan adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi.
• Pelaksanaan pemetaan dan pengukuran areal konflik
• Penyusunan rencana anggaran penyelesaian konflik
• Pelaksanaan konsultasi ke Kementerian LH dan Kehutanan dalam rangka penyelesaian konflik,
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi konflik di kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, dan
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan langsung sesuai dengan bidang tugas.

Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan masyarakat dan Hutan Adat terdiri dari:

• Seksi  Penyuluhan Kehutanan
• Seksi  Pemberdayaan Masyarakat
• Seksi  Hutan Adat

Bidang Pengelolaan DAS dan RHL mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengelolaan DAS di Provinsi dan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; pelaksana kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan yang menjadi asset Pemerintah Provinsi Jambi, dan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengelolaan DAS dan RHL mempunyai fungsi:

• Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan system informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi;
• Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah Provinsi; dan
• Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Provinsi.
• Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, asset Pemerintah Provinsi Jambi (Taman Hutan Kenali dan Aset lainnya) yang ditugaskan Gubernur.
• Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan dengan tujuan khusus dan pengelolaan Kawasan bernilai Ekosistem Penting dan Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam lainnya selain Wilayah kerja KPH.

Bidang Pengelolaan DAS dan RHL terdiri dari:

• Seksi  Pengelolaan  Daerah Aliran Sungai (DAS)
• Seksi  Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL);
• Seksi  Perbenihan Tanaman Hutan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala  Bidang Pengelolaan DAS dan RHL.